Perkembangan pergerakan nasional – Pada awal Pergerakan Nasional telah kita lihat adanya 3 organisasi yang menonjol dengan sifat yang berbeda. Budi Utomo lebih bersifat organisasi budaya, Sarekat Islam bersifat sosial ekonomis dan religius, sedangkan Indische partij bersifat politis.
Organisasi yang Menonjol
Mengenai ketiga organisasi tersebut selengkapnya bisa di baca pada artikel:
- Budi Utomo awal kebangkitan nasional
- Syarikat Dagang Islam masa perjuangan
- Organisasi masa kebangkitan nasional Indonesia
Tetapi ketiga-tiganya meskipun dengan taraf yang berbeda-beda, berjiwa nasionalistis. Pada masa selanjutnya muncul organisasi yang berjiwa lain, yakni internasionalistis dengan ideologi sosialistis dan komunis.
Di samping itu muncul pula organisasi-organisasi kedaerahan serta organisasi-organisasi khusus lainnya. Misalnya organisasi pemuda dan wanita maupun organisasi yang bersifat keagamaan.
Gagasan Wajib Militer
Perang Dunia 1 meletus pada tahun 1914 dan pengaruhnya juga terasa di Indonesia. Budi Utomo yang pengaruhnya makin menurun berusaha untuk mengembalikan kekuatan yang dulu pernah ada.
Dengan mengetengahkan pentingnya pertahanan sendiri untuk menghadapi kemungkinan bahaya intervensi asing, Budi Utomo melontarkan gagasan wajib militer bagi penduduk Indonesia.
Tindakan itu memperlihatkan bahwa Budi Utomo pun sudah mulai bergerak di lapangan politik. Lebih-lebih dengan adanya penegasan bahwa hal itu harus diputuskan dalam parlemen yang berhak membuat undang-undang, dan karena waktu itu di Indonesia belum ada dewan perwakilan rakyat (parleman), maka lebih dahulu dewan harus dibentuk.
Gagasan itu kemudian melahirkan suatu panitia yang diberi nama Indie Weerbaar (Hindia yang berketahanan). Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk membicarakan soal wajib militer, soal dewan perwakilan rakyat, di mana kepentingan rakyat dapat dibicarakan dengan leluasa, meningkat menjadi hal yang penting.
Utusan Indie Weerbaar, antara lain Dwidjosewojo dan Abdul Muis yang dikirim ke Negeri Belanda gagal dalam usahanya untuk mendesak pemerintah kerajaan tersebut agar melaksanakan undang-undang wajib militer di Indonesia.
Akan tetapi mereka berhasil memperoleh kesediaan pemerintah untuk membahas soal undang-undang pembentukan Volksraad (dewan rakyat) disahkan oleh parlemen Belanda.
Untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad dibentuklah sebuah komite nasional yang beranggotakan wakil-wakil organisasi-organisasi Indonesia. Barulah pada bulan Mei 1918 dewan ini dibuka resmi dengan jumlah anggota yang berimbang antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Sebagian dari anggota itu tidak ditunjuk oleh partai tetapi ditunjuk oleh pemerintah.
Program Politik Budi Utomo Dan Sarekat Islam
Selaras dengan perkembangan politik, dalam tubuh Budi Utomo juga terjadi perkembangan dalam menilai cara-cara untuk mendapatkan kebutuhan sosial. Pada tahun 1917 Budi Utomo menetapkan sebuah program politik yang bercita-cita membentuk pemerintahan parlementer yang berazaskan kebangsaan.
Di samping itu juga menghendaki adanya persamaan untuk semua agama. Meskipun ada perubahan dalam pandangan, namun Budi Utomo tetap tidak menyetujui aksi-aksi yang bersifat kekerasan.
Pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Central Sarekat Islam (CSI). Tugasnya adalah membantu SI daerah ke arah kemajuan dan mengatur kerjasama antar SI daerah. Pada bulan Juni 1916 di Bandung diadakan suatu kongres nasional SI yang pertama.
Yang menarik dalam kongres ini adalah penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Waktu itu SI telah tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota kira-kira 800.000 orang.
Suatu jumlah yang pada waktu itu adalah sangat luar biasa. Sebagai organisasi massa yang pertama di Indonesia sampai tahun 1920, pengaruh SI sangat terasa dalam dunia politik di negeri ini.
Dalam kongres yang kedua tahun 1917 di Jakarta, meskipun kritikan terhadap pemerintah lebih berani, tetapi tuntutan aksi melalu parlemen masih disukai. Mereka berharap lambat laun dapat merubah Volksraad menjadi parlemen sejati.
Sebagian kecil dari pimpinan SI (Semaun cs) menolak SI ikut serta dalam Volksraad, karena menilai bahwa badan itu hanya suatu alat kaum kapitalis untuk mengelabuhi rakyat.
Persoalan Volksraad kemudian menjadi masalah yang hangat dalam kehidupan politik pada waktu itu. Beberapa organisasi seperti SI, Budi Utomo, Insulinde (penerus IP) menyokong adanya Volksraad. Sebaliknya golongan sosialis-radikal menolak.
Sementara itu sifat SI yang demokrasi dan berani serta berjuang terhadap kapitalisme untuk kepentingan rakyat kecil, sangat menarik perhatian kaum sosialis kiri yang tergabung dalam Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang didirikan pada tahun 1914.
Pimpinannya ialah mencoba menanamkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh Belanda, usahanya kurang berhasil.
Menyadari kelemahannya, dengan taktik infiltrasi yang dikenal dengan nama “blok di dalam” mereka berhasil menyusup ke dalam SI.
Oleh karena tujuannya bersamaan yaitu sama-sama membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme tetapi dengan cara yang berbeda, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI antara lain Semaun, Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo. Akibatnya banyak anggota SI yang menjadi sosialis dan sebaliknya.
Menyambut suasana yang buruk akibat Perang Dunia I, panen padi yang jelek, serta ketidakpuasan karyawan perkebunan terhadap upah yang rendah dan membumbungnya harga-harga, ISDV makin memperkuat pengaruhnya di kalangan rakyat melalui SI.
Di samping itu, mereka mendekati oknum-oknum tentara Belanda )darat dan laut), pegawai-pegawai negeri bangsa Belanda dan lain-lain untuk dipengaruhi dengan ideologi sosialis-komunis.
Faktor Penyebab ISDV berhasil melakukan infiltrasi ke Sarekat Islam
Ada beberapa hal yang menyebabkan ISDV berhasil melakukan infiltrasi ke dalam tubuh SI, antara lai :
1. Centraal Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat kekuasaannya masih sangat lemah. Tiap-tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri secara bebas. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan di dalam SI cabang.
2. Kondisi kepartaian waktu itu memungkinkan orang untuk sekaligus menjadi anggota lebih dari satu partai. Hal ini disebabkan karena pada mulanya organisasi-organisasi itu didirikan bukan sebagai suatu partai politik melainkan sebagai suatu organisasi guna mendukung sebagian kepentingan sosial budaya dan ekonomi.
Di kalangan terpelajar menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk memasuki berbagai macam organisasi yang dianggapnya dapat membantu kepentingannya. Dengan cara demikian beberapa pemimpin muda SI juga menjadi pemimpin ISDV, terutama SI cabang Semarang.
Di sini Semaun berhasil meningkatkan anggota ISDV dari 1.700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 setahun kemudian. Tetapi karena orientasinya yang Marxistis di bawah pengaruh ISDV, mereka menjadi lawan dari CSI dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto. Tidak mengherankan bila SI Semarang menyerang CSI sama sengitnya seperti mereka menyerang pemerintah kolonial dan kapitalis asing.
ISDV Pecah
Sikap yang terlalu radikal dari pimpinannya ternyata telah membawa perpecahan dalam tubuh ISDV. Golongan moderasi membentuk lagi partai (ISDP). Sejak itu golongan radikal dalam ISDV sikapnya telah bersikap komunistis dan condong ke Rusia. Begitu pula SI cabang Semarang berhasil di bawa Semaun ke arah komunis.
Sewaktu Revolusi Rusia tahun 1917 berhasil, kaum komunis di Indonesia tanpa mempertimbangkan keadaan yang nyata di Indonesia menyerukan agar di Indonesia juga diadakan suatu revolusi.
Dengan menarik unsur-unsur yang tidak puas di kalangan tentara dan buruh sesuai dengan model Rusia mereka berhasil menghimpun kekuatan dan mengadakan demonstrasi.demonstrasi.
Melalui media massa yang dimiliki, mereka berusaha mempengaruhi rakyat untuk mengadakan suatu pemberontakan dan menganjurkan dikibarkannya bendera merah. Sebagai akibat terjadinya bentrokan dengan polisi di banyak tempat.
Dalam pada itu, partai-partai yang dianggap moderat yang dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu, antara lain berakhirnya Perang Dunia I, mulai tidak puas atas partisipasi mereka di dalam pemerintahan melalui Volksraad.
Manfaat perjuangan mereka melalui dewan tersebut tidak terasa karena kurang begitu diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Karena itu kepada pemerintah kolonial didesak untuk segera mengganti Volksraad dengan parlemen pilihan rakyat.
Serikat-serikat sekerja yang merupakan organisasi karyawan berbagai macam perusahaan dan perkebunan juga menuntut perbaikan nasib. Tuduhan bahwa pemerintah melindungi kapitalisme semakin kuat.
Kongres Sarekat Islam ke-3
Dalam kongres SI ke-3 pada bulan Oktober 1918 di Surabaya ini pun dilontarkan dengan keras. Untuk memperkuat tuntutan kepada pemerintah, partai-partai menggabungkan diri dalam organisasi Radikale Consentratie. Suasana menjadi gawat dan situasi krisis timbul di Indonesia.
Untuk meredakan situasi, pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal mengeluarkan suatu pengumuman pada bulan November 1918, yang berisi janji pemerintah untuk memperbaruhi ketatanegaraan di Indonesia.
Sebagai realisasi dari janji yang dikenal sebagai November belofte (Janji November), pada tahun 1919 dibentuklah Komisi Peninjauan Kembali yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Belanda dan Indonesia.
Ketika keadaan sudah reda, pemerintah mengambil tindakan keras. Orang-orang Belanda yang radikal seperti Sneevliet diusir dari Indonesia. Beberapa pemimpin Indonesia seperti Darsono dan Abdul Muis ditangkap. Aksi-aksi menentang kapitalisme semakin hebat.
Dalam tahun 1919 di beberapa daerah seperti Toli-toli (Sulawesi Utara) dan Cimareme (Garut) terjadi kerusuhan anti pemerintah oleh anggota-anggota SI. Dalam tahun itu juga dalam kongres nasional di Surabaya, SI meninjau kebijaksanaannya dalam soal perjuangan serikat sekerja.
Persaingan keras untuk menguasai serikat sekerja terjadi dengan orang-orang komunis (ISDV), karena hal itu juga sangat menentukan dalam suksesnya aksi-aksi politik.