Bangka Belitung yang sering disingkat Babel adalah sebuah provinsi di sebelah timur Pulau Sumatra, tepatnya di sebelah timur provinsi Sumatera Selatan.
Seperti sebutannya provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Namun, bukan ratusan pulau kecil juga terdapat di provinsi ini, total keseluruhan pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah, hanya 50 pulau yang telah berpenghuni.
Ibu kota provinsi Bangka Belitung adalah Pangkalpinang, remi menjadi provinsi pada tanggal 9 Februari 2001. H. Amur Muchasim, SH merupakan gubernur pertama di provinsi yang terkenal dengan hasil timahnya ini.
Terdapat beberapa selat di Babel, Pulau Sumatera dan Bangka Belitung dipisahkan oleh Selat Bangka di sebelah barat. Kedua pulau besar Bangka dan Belitung dipisahkan oleh Selat Gaspar.
Di sebelah utara provinsi ini terhampar lautan luas, yaitu Laut Tiongkok (Cina) Selatan, sebelah selatan terdapat Laut Jawa dan di bagian timur terdapat Selat Karimata yang memisahkan provinsi ini dengan Pulau Kalimantan.
Sebelum menjadi provinsi mandiri, Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian wilayah dari Sumatra Selatan. Namun dengan adanya Pemekaran provinsi di Indonesia, bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000, wilayah ini menjadi provinsi sendiri.
Provinsi Bangka Belitung berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000, yang terdiri atas Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang.
Tahun berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003, terjadi pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten, yaitu: Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.
Sejarah Bangka Belitung
Pada zaman Kerajaan, wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berganti-ganti sebagai daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dengan Kapitulasi Tuntang, kepulauan ini menjadi jajahan Inggris sebagai “Duke of Island”.
Pada tanggal 20 Mei 1812 kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir. Setelah Konvensi London 13 Agustus 1814, terjadi peralihan kekuasaan daerah jajahan Kepulauan Bangka Belitung antara MH. Court (Inggris) dengan K. Hcyes (Belanda) di Muntok pada 10 Desember 1816.
Namun kembalinya kekuasaan Belanda mendapat perlawanan Depati Barin dan putranya Depati Amir yang terkenal dengan perang Depati Amir (1849–1851).
Perang pun dimenangkan Belanda, Depati Amir di asingkan ke Desa Air Mata Kupang NTT. Atas dasar stbl. 565, pada tanggal 11 Maret 1933 dibentuk Resindetail Bangka Belitung Onderhoregenheden, dipimpin seorang residen dengan 6 Onderafdehify yang dipimpin oleh Ast. Residen.
Kala itu, di Pulau Bangka terdapat 5 Onderafdehify dan menjadi 5 keresidenan, sedangkan di Pulau Belitung terdapat 1 keresidenan.
Pada zaman penjajahan Jepang, Keresidenan Bangka Belitung diperintah oleh seorang Militer Jepang yang disebut sebagai Bangka Beliton Ginseibu. Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, oleh Belanda dibentuk Dewan Bangka Sementara pada tanggal 10 Desember 1946 (stbl.1946 No.38), resmi menjadi Dewan Bangka yang diketuai oleh Musarif Datuk Bandaharo Leo dan dilantik Belanda pada 11 November 1947.
Dewan Bangka adalah Lembaga Pemerintahan Otonomi Tinggi. Pada 23 Januari 1948 (stb1.1948 No.123), Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Dewan Riau bergabung dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau (FABERI). Federasi ini merupakan bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) kala itu.
Berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 141 Tahun 1950, wilayah ini kembali bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga berlaku undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.
Pada tanggal 22 April 1950 oleh Pemerintah Indonesia, wilayah ini diserahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, waktu itu dijabat oleh Dr. Mohd. lsa yang disaksikan oleh Perdana Menteri Dr. Hakim dan Dewan Bangka Belitung dibubarkan.
Sebagai Residen ditunjuk R. Soemardja yang berkedudukan di Pangkal Pinang. Berdasarkan UUDS 1950 dan UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Darurat Nomor 4 tanggal 16 November 1956 Keresidenan Bangka Belitung menjadi wilayah Sumatra Selatan, sebagai Kabupaten Bangka dan dibentuk juga kota kecil Pangkal Pinang.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 Pangkal Pinang menjadi Kota Praja. Tanggal 13 Mei 1971, Presiden Soeharto meresmikan Sungai Liat sebagai ibu kota Kabupaten Bangka.
Dengan UU Nomor 27 Tahun 2000 wilayah Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Gubernur pertamanya Drs Amur Muhasyim SH dan Ketua DPRD pertama H. Emron Pangkapi (Bang Emran).
Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003 Provinsi Bangka Belitung mengalami pemekaran wilayahnya, dengan menambah 4 Kabupaten baru yaitu: Kabupaten Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Belitung Timur dan Kab. Bangka Selatan.
Daftar Kabupaten dan Kota
Provinsi Bangka Belitung terbagi menjadi 6 kabupaten dan 1 kota, adapun nama-nama daerah tingkat 2 tersebut adalah sebagai berikut:
Kab./Kota | Pusat pemerintahan |
Kabupaten Belitung | Tanjungpandan |
Kabupaten Bangka | Sungailiat |
Kabupaten Bangka Barat | Muntok |
Kabupaten Bangka Tengah | Koba |
Kabupaten Bangka Selatan | Toboali |
Kabupaten Belitung Timur | Manggar |
Kota Pangkal Pinang | – |
Ringkasan
Provinsi | Bangka Belitung |
Pulau | Sumatera |
Ibu Kota | Pangkal Pinang |
Hari jadi | 21 November 2000 |
Dasar Hukum | UU 27 Tahun 2000 |
Luas wilayah | 18.725,14 km2 |
Semboyan | Serumpun Sebalai (Dari darah yang sama, dari tempat yang sama) |
Pembagian administratif | 6 kabupaten dan 1 kota, 135 kecamatan, 1.422 desa/kelurahan |
Kode BPS | 19 |
Kode ISO | ID-BB |
Kode kendaraan | BN |
Kode telepon | 0715-0719 |
Kode pos | 33111-33791 |
Zona waktu | Waktu Indonesia Barat (WIB) |
Kebudayaan | 1. Pakaian Adat 2. Senjata tradisional 3. Rumah Adat |
Lagu Daerah | Nyok Miak |
Obyek wisata | Potensi Wisata |
Flora | Nagasari (Palaquium rostratum) |
Fauna | Mantilin (Tarsius bancanus) |
Produk domestik regional bruto per kapita | Tidak ada data |
Situs web resmi | www.babelprov.go.id |
Situs BPS | www.babel.bps.go.id |